Pesta Makro, Dompet Mikro

Acep Jamaludin Pesta Makro, Dompet Mikro Politik | 2026-11-04 17:36:00

Oleh: Acep Jamaluddin

Belakangan ini, jika kita mengamati perkembangan di linimasa Threads, suasananya mencerminkan ruang interaksi warga yang saling menguatkan. Sejak awal September 2026, warganet ramai berbagi cerita mengenai siasat penyesuaian anggaran: dari kebiasaan menikmati kopi di kafe yang beralih menyeduh kopi saset di rumah, hingga produk perawatan diri bernilai tinggi yang diganti dengan alternatif lokal yang lebih terjangkau.

Namun, jika kita meninjau laporan resmi pemerintah, gambaran yang tampak tampak kontras. Angka kemiskinan nasional tercatat turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, sementara pertumbuhan ekonomi dilaporkan mencapai 5,29 persen pada Triwulan II.

Kedua kenyataan ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan atau dianggap tidak benar. Keduanya justru merefleksikan satu substansi yang sama: sebagian besar rumah tangga di Indonesia tidak mengalami keruntuhan total, melainkan menghadapi penipisan bantalan penyangga hidup. Bantalan tersebut mencakup ketahanan finansial berupa tabungan serta kesiapan cadangan dalam menghadapi potensi krisis atau musibah.

Tentu saja, fenomena penurunan gaya hidup belum tentu menjadi indikator adanya krisis makroekonomi yang mendalam. Secara agregat, konsumsi rumah tangga masih menunjukkan tren positif, dan Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia per September 2026 masih berada di zona optimis pada level 118,1.

Sektor Kerja Rentan

Lapisan pertama yang memicu kekhawatiran terkait stabilitas mata pencaharian. Hingga Mei 2026, jumlah pekerja di sektor informal masih mendominasi dengan angka mencapai 87,88 juta orang, atau hampir 60 persen dari total penduduk yang bekerja. Di sisi lain, perlindungan sosial hari tua bagi kelompok ini masih sangat terbatas; Hanya sekitar 18,89 persen pekerja informal yang memiliki akses terhadap jaminan pensiun.

Tanpa kepastian kontrak kerja, pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, serta jaminan kesehatan yang memadai, satu kejadian mendadak seperti kepala keluarga yang jatuh sakit atau penutupan tempat usaha kecil dapat langsung melumpuhkan perekonomian keluarga secara instan.

Tekanan serupa juga dirasakan di sektor formal. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 53.490 pekerja terpaksa mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akibat gelombang pemutusan hubungan kerja.

Beban Harga Pangan

Lapisan kedua yang semakin membebani daya tahan rumah tangga adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Laju inflasi tahunan naik ke angka 3,28 persen pada September 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,65 persen. Persentase tersebut mungkin tampak kecil dalam laporan statistik makro, namun dirasakan sangat berat oleh kelompok masyarakat yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi pangan. Komponen makanan saja menyerap hingga 41,67 persen dari total pengeluaran kelas menengah.

Kondisi tersebut berkontribusi pada penyusutan populasi kelas menengah di Indonesia. Dari proporsi 21,45 persen penduduk pada tahun 2019, kelas menengah menyusut menjadi 17,13 persen atau sekitar 47,85 juta orang pada tahun 2024, dan data Mandiri Institute mencatat penurunan lebih lanjut ke kisaran 46,7 juta orang pada tahun 2025. Mengacu pada pandangan Lopez-Calva dan Ortiz-Juarez (2014), kelas menengah dari tingkatnya jatuh kembali ke kemiskinan saat terjadi guncangan. Berdasarkan parameter tersebut, jutaan keluarga Indonesia saat ini sesungguhnya berjalan di atas kondisi yang rentan, meskipun pengeluaran bulanan mereka secara administratif berada di atas garis kemiskinan.

Datangnya Musibah

Lapisan ketiga yang sering diterapkan dalam perutusan kebijakan adalah ancaman bencana alam. Hingga akhir Oktober 2026, BNPB mencatat 2.236 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia, di mana 99,19 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem, banjir, dan longsor. Hingga awal September lalu, rangkaian bencana tersebut telah berdampak pada 111.533 unit rumah warga.

Bagi keluarga yang tidak memiliki cadangan tabungan darurat, bencana alam bukan sekadar musibah fisik, melainkan bentuk kebangkrutan kilat yang mengakibatkan hilangnya perabot rumah tangga, terhentinya sumber penghidupan, serta timbulnya beban utang baru. Merujuk pada laporan Bank Dunia bertajuk Unbreakable (2017) oleh Hallegatte dan rekan-rekan, bencana alam secara global mendorong sekitar 26 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan setiap tahunnya. Krisis keuangan dan krisis iklim merupakan dua hal yang sering terkait dan memperparah kondisi masyarakat rentan.

Menghadapi kompleksitas permasalahan ini, instrumen kebijakan pemerintah tidak boleh terbatas pada penanganan warga yang telah jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Terdapat empat langkah konkret yang mendesak untuk diimplementasikan. Pertama, memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, optimalisasi program JKP agar fokus pada pelatihan keterampilan ulang yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar pemberian santunan sementara. Ketiga, memperbarui data dasar sosial-ekonomi secara berkala agar kelompok rentan miskin yang selama ini luput dari jaring pengaman sosial dapat teridentifikasi secara akurat. Keempat, menjaga stabilitas harga pangan pokok secara konsisten, mengingat komoditas beras merupakan penyumbang terbesar garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan.

Upaya mitigasi bencana juga tidak cukup disandarkan pada imbauan mandiri kepada warga untuk menimbun logistik pribadi. Bagi rumah tangga yang hidup dari penghasilan harian atau bulanan, penyediaan cadangan logistik mandiri sering kali sulit dilakukan. Oleh karena itu, tanggung jawab mitigasi perlu ditarik ke tingkat komunitas melalui penguatan lumbung pangan rukun tetangga atau rukun warga, menyusun peta risiko partisipatif, serta pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur penyelamatan warga.

Sosiolog Daniel Aldrich dalam karyanya Building Resilience (2012) menunjukkan bahwa modal sosial dan tingkat kepercayaan antarwarga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempercepat pemulihan pascabencana dibandingkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Sementara itu, bagi keluarga yang memiliki kecukupan finansial, kesiapan tugas siaga bencana yang memuat air bersih, obat-obatan, dokumen penting, dan cadangan dana tunai merupakan langkah pencegahan yang penting.

Walhasil, kelas menengah di Indonesia tidak memerlukan simpati yang bersifat pasif, melainkan pengakuan atas kontribusi mereka sebagai penggerak ekonomi yang bekerja keras, memenuhi kewajiban perpajakan, dan menjaga stabilitas konsumsi nasional. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara dalam menyediakan sistem penyangga yang andal, mulai dari kepastian jaminan saat kehilangan pekerjaan, keterjangkauan harga pangan, hingga penguatan solidaritas masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan.

Besarnya kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi juga dari seberapa aman warga negaranya dalam menghadapi masa depan tanpa kekhawatiran jatuh ke ambang kemiskinan.

*) Penulis merupakan Ketua Kaderisasi Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)